Demokratisasi Penyiaran

Mengembalikan Penyiaran Kepada Publik

Banyak yang berpikir bahwa kondisi penyiaran kita baik-baik saja. Pikiran tersebut muncul karena sistem penyiaran kita sudah lepas dari cengkeraman otoritarianisme Orde Baru lewat penghapusan UU Penyiaran No. 24/1997 menjadi UU No. 32/2002. Diandaikan bahwa reformasi penyiaran sudah selesai. Indonesia sudah berada dalam arus demokrasi. Jika kita tengok ke belakang, kita akan kagum pada peran televisi swasta pada penghujung Orde Baru. TV swasta melakukan positioning yang mendukung reformasi. Kita masih ingat bagaimana seorang presenter berita meneteskan air mata saat membacakan berita kematian mahasiswa dalam peristiwa Semanggi Mei 1998. Lahirnya UU Penyiaran No. 32/2002 juga tidak bisa lepas dari gerakan civil society untuk menggenapi reformasi pers lewat UU No. 40/1999.

Akan  tetapi, perkembangan historis selanjutnya membuat kita seharusnya berpikir dalam perspektif yang berbeda. Watak industri penyiaran  semakin tampak sebagai lembaga komersial ketimbang lembaga sosial. Perkembangan yang pertama adalah judicial review yang dilakukan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) pada tahun 2004 untuk memangkas peran KPI. Dalam negara demokrasi, wewenang pengaturan lembaga penyiaran tidak dilakukan oleh pemerintah namun oleh lembaga independen yang disahkan oleh pemerintah. Namun, industri penyiaran kita enggan hidup dalam habitat sehat seperti itu.

Akan tetapi, ATVSI lebih suka diatur oleh pemerintah. Ini merupakan kemunduran penting dalam sistem demokrasi penyiaran kita. Industri penyiaran kita lebih nyaman berada di bawah ketiak birokrasi yang potensial korup, kolusif, dan bisa disuap, daripada berdiri sebagai industry penyiaran yang sehat dalam sistem kapitalisme yang semestinya. Perkembangan industri penyiaran kita masih berada dalam koridor kapitalisme semu (ersatz capitalism)  sejak kemunculannya di penghujung Orde Baru. Niat reformasi penyiaran menuju industri yang sehat dilawan oleh industri penyiaran. Dukungan masyarakat sipil dalam membebaskan sistem penyiaran dari hegemoni Orde Baru telah dinafikan.

Perkembangan kedua adalah tidak dijalankannya amanat UU untuk menyelenggarakan sistem penyiaran berjaringan yang seharusnya dilaksanakan paling lambat 28 Desember 2009. Alih-alih melakukan sistem berjaringan, penyiaran kita malah semakin rakus dengan melakukan sentralisasi penyiaran di Jakarta. Negeri sebesar dan sekaya ini dipaksa hanya menonton tayangan-tayangan yang bias Jakarta.

Industri penyiaran kita semakin menampakkan watak komersialnya dengan perkembangan terkait kepemilikan. UU Penyiaran jelas-jelas melarang kepemilikan lembaga penyiaran lebih dari satu lembaga di satu provinsi. Namun UU itu dilanggar setidaknya oleh tiga kelompok perusahaan media di Jakarta. Mitos televisi nasional terus direproduksi, padahal tidak ada definisi tentang televisi nasional dalam sistem penyiaran swasta kita. Semua ijin penyiaran berbasis provinsi.

Jika disederhanakan, industri penyiaran kita, khususnya televisi, telah bersalin rupa. Ia berubah dari semula sebagai sebuah kekuatan yang mendukung demokratisasi menjadi sebuah kekuatan yang akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Adalah merupakan sebuah kesesatan pikir kalau demokrasi dianggap semata-mata sebagai persoalan menguatnya aspirasi rakyat lewat lepasnya otoritarinisme negara. Terlebih bagi media massa yang punya irisan kuat dengan ekonomi, ancaman demokrasi juga bisa muncul lewat menguatnya media massa sebagai lembaga ekonomi yang mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Dalam logika politik, struktur dominasi tidak hanya muncul karena kekuatan negara, namun juga kekuatan ekonomi. Pengertian seperti ini sudah diingatkan oleh banyak ilmuwan di antaranya Noam Chomsky & Edward S Hermann (1988) dan Robert McChesney (2007). Kasus manipulasi data oleh sebuah media di Inggris tahun lalu juga sudah membuktikan kekhawatiran itu. McChesney menegaskan dalam proposisi yang tajam: media yang kaya bisa memiskinkan demokrasi.

Dalam proses demokratisasi yang “matang sebagian” seperti di Indonesia, berbagai penyanderaan mungkin terjadi dalam berbagai sektor. Di sektor pertahanan misalnya, Edward Aspinall (2010) menyatakan bahwa pemisahan TNI dan Polri tidak menjamin demokrasi dan tetap potensial mengancam kebebasan informasi melalui produk hukum lain semacam UU Intelejen dan UU Keamanan Nasional. Selain itu, proses akselerasi demokratisasi juga mengalami kemunduran sejak sekitar 2004-2005 lewat munculnya regulasi anti demokrasi semacam UU ITE dan UU Film.

Dalam dinamika penyiaran sejak 1999, yang terjadi adalah positioning yang berpihak pada demokratisasi sampai pada era sekitar 2004, lalu berubah menjadi aktor komersial yang mengorbankan hak-hak publik. Penyiaran telah “berhasil” mengikuti arus reformasi pada awalnya dan kemudian dengan cepat bersalin rupa sebagai entitas econimicus yang meminggirkan hak-hak warga untuk mendapat tontonan yang sehat dan independen. Kita tidak sadar, sesosok “penumpang gelap” telah hadir dalam proses demokratisasi kita. Perkembangan paling mutakhir adalah bersatunya elemen partai politik dengan elemen industri media yang potensial menguasai opini publik menjelang Pemilu 2014. Sebuah bentuk baru kapitalisme semu telah muncul dengan konteks dan tingkat kerumitan yang berbeda dengan kapitalisme semu era Orde Baru.

Dalam triangulasi kepentingan politik, kepentingan pasar, dan kepentingan publik, penyiaran kita saat ini telah sedemikian jauh dikuasai oleh kepentingan pasar dengan didukung oleh birokrasi negara dan merugikan kepentingan publik. Lokus penting dalam diskursus ini adalah persoalan kepemilikan yang terbukti menjadi jantung persoalan penyiaran kita.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) merespon persoalan ini dengan mengambil sikap bahwa kepemilikan media telah ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Oleh industri penyiaran, hal itu ditafsirkan sebagai boleh melakukan kepemilikan lebih dari satu media di satu provinsi meskipun UU Penyiaran sudah sangat jelas mengatur. Untuk itu KIDP mengajukan uji tafsir pasal 18 tetang kepemilikan dan pasal 34 tentang masa ijin frekuensi.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari AJI Indonesia, AJI Jakarta, Media Link, Yayasan 28, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Pemantau Regulasi dan Regulator Media (pr2media), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), LBH Pers Jakarta, dan Yayasan Tifa.

Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatasdan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN